TIMES JEMBER, JEMBER –

Bupati Jember, Muhammad Fawait, menegaskan komitmennya untuk melindungi dan mendukung penuh seluruh jajaran birokrasi, mulai dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga Camat, selama mereka bekerja sesuai aturan dalam merealisasikan program prioritas Pemerintah Kabupaten.

​Penegasan ini disampaikan Bupati Fawait dalam pertemuan internal bersama kepala OPD dan camat di akhir rangkaian Bunga Desaku Kecamatan Kencong pada Sabtu malam (22/11/2025).

​Dalam arahannya, Bupati Fawait meminta jajaran birokrasi untuk tidak ragu mengambil keputusan dan mengeksekusi anggaran, terutama pada program pembangunan yang telah ditetapkan sebagai prioritas daerah.

​“Saya minta kita betul-betul harus berani pasang badan. Bukan untuk hal buruk seperti korupsi, tapi untuk merealisasikan belanja yang sudah diprogramkan. Kalau semua alur terpenuhi, program prioritas jelas, dan sudah didampingi kejaksaan, ya bismillah, kerjakan,” tegas Bupati Fawait.

​Ia menekankan bahwa ketakutan birokrasi merupakan hambatan terbesar bagi percepatan pembangunan. "Pejabat diminta tidak lagi menunda realisasi anggaran dengan alasan pelaporan atau tekanan eksternal," tegasnya.

Meskipun Jember menghadapi tantangan signifikan berupa pemotongan transfer ke daerah hampir Rp 350 miliar pada tahun 2026, Bupati Fawait memastikan Pemkab akan tetap melanjutkan agenda transformasi layanan publik.

​Untuk menutup celah anggaran, ia menginstruksikan strategi yang lebih agresif dalam mendekati pemerintah pusat.

​“Kunker (kunjungan kerja) harus ke Jakarta, tidak ada ceritanya studi banding ke kota lain. OPD harus sering ke pusat, lama-lama kita akan dikasih program,” ujarnya,

Ia menjelaskan bahwa strategi ini adalah kunci untuk mempercepat pencairan program dari kementerian/lembaga di tingkat pusat.

​Dalam rangka membangun optimisme publik dan citra positif daerah, Bupati Fawait menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berpartisipasi aktif dalam mempromosikan destinasi dan pembangunan daerah melalui unggahan terjadwal di media sosial.

​Selain itu, ia menyoroti pentingnya akurasi data kependudukan, terutama terkait kematian dan migrasi, yang sangat memengaruhi pembiayaan Universal Health Coverage (UHC).

​"Saya tidak mau mendengar ada warga terlantar lagi, koordinasi dengan kepala desa dan lurah didata benar-benar warganya. Jangan sampai pemerintah bayar UHC untuk orang yang sudah meninggal atau pindah kota lain," tegasnya.

​Dengan serangkaian instruksi tersebut, Bupati Fawait menggarisbawahi tekadnya untuk mewujudkan birokrasi Jember yang berani bertindak, kompak, agresif dalam menjemput peluang pendanaan, dan bertanggung jawab dalam menjalankan setiap agenda pembangunan. (*)