JEMBER – Dunia maya baru-baru ini dihebohkan dengan potongan video yang memperlihatkan suasana rapat di gedung DPRD Kabupaten Jember.

Bukan soal materi rapatnya yang menjadi buah bibir, melainkan aksi santai beberapa oknum anggota dewan dan peserta rapat yang kedapatan merokok di dalam ruangan saat agenda resmi berlangsung.

Menanggapi fenomena yang mencoreng citra lembaga legislatif tersebut, Bupati Jember Muhammad Fawait memberikan tanggapan yang cukup menohok.

Fawait, yang memiliki rekam jejak panjang di kancah politik Jawa Timur, mengaku merasa ada perbedaan budaya yang kontras antara lingkungan kerja sebelumnya dengan apa yang ia temui di Jember.

"Saya jujur kaget. Saya 10 tahun duduk di DPRD Provinsi Jawa Timur, dan selama itu pula saya tidak pernah melihat ada anggota yang merokok saat sidang paripurna berlangsung. Aturannya sangat ketat dan ditaati," ungkap Fawait kepada awak media, Kamis (14/5/2026).

Baca juga

Bupati Jember Minta Pelayanan Dasar Kesehatan Terus Dibenahi

Ia menambahkan bahwa di Jember, pemandangan ini seolah dianggap biasa.

"Begitu masuk ke Jember, ternyata banyak yang merokok. Dan uniknya, bukan cuma anggota dewan saja, tapi kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis) juga banyak yang melakukan hal serupa," imbuhnya.

Meski sempat melontarkan candaan bahwa oknum yang viral tersebut mungkin hanya sedang "lagi apes" karena terekam kamera, Fawait menegaskan bahwa masalah ini sebenarnya sangat serius dan menyangkut marwah institusi.

Ia mendesak agar Sekretariat dan Badan Kehormatan DPRD Jember segera melakukan evaluasi total terhadap tata tertib persidangan.

Baca juga

Tepis Rumor Krisis Anggaran, Bupati Jember Gus Fawait Tegaskan Keuangan Daerah Melimpah

"Mudah-mudahan momentum ini bisa membuat aturan kita lebih diperjelas dan ditegakkan. Jika judulnya sidang paripurna atau rapat formal, ya jangan merokok. Kita harus menunjukkan etika yang baik di hadapan publik," tegas Fawait.

Viralnya video ini menjadi tamparan keras bagi kedisiplinan para pejabat publik di Jember.

Publik berharap, ruang rapat yang seharusnya menjadi tempat sakral untuk merumuskan kebijakan bagi rakyat, tidak dikotori oleh perilaku yang tidak etis. (*)