JEMBER –

Di tengah kekhawatiran nasional terkait efisiensi anggaran daerah yang berpotensi memengaruhi status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pemerintah Kabupaten Jember memastikan keberlanjutan tenaga non-ASN di wilayahnya.

Bupati Jember Muhammad Fawait, atau yang akrab disapa Gus Fawait, menegaskan bahwa seluruh PPPK dan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemkab Jember akan tetap melanjutkan masa kontraknya hingga tahun 2027 dan seterusnya.

Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas kegaduhan di media sosial mengenai nasib tenaga non-ASN pascareformasi birokrasi. Di saat sejumlah daerah mulai melakukan efisiensi dengan tidak memperpanjang kontrak atau mengurangi usulan formasi, Pemkab Jember memilih kebijakan yang menitikberatkan pada perlindungan dan kepastian kerja.

“Akhir-akhir ini banyak informasi di media sosial terkait nasib PPPK tahun 2027. Di Jember, saya pastikan tidak ada pemberhentian. Selama kinerjanya baik, keberlanjutannya kami jamin,” ujar Gus Fawait, Sabtu (4/4/2026).

Baca juga

Bupati Jember Minta Pelayanan Dasar Kesehatan Terus Dibenahi

Ia juga menepis kekhawatiran terkait kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam menanggung beban gaji pegawai. Menurutnya, kondisi fiskal Jember masih memadai untuk memenuhi kewajiban tersebut.

“Masyarakat tidak perlu khawatir. APBD kita insyaallah cukup dan sesuai ketentuan. Kami sudah menghitung langkah strategis agar hak pegawai tetap terpenuhi tanpa mengganggu pembangunan infrastruktur dan program lainnya,” katanya.

Sebelumnya, Pemkab Jember telah mengangkat 8.344 tenaga honorer menjadi PPPK Paruh Waktu dalam masa transisi Desember 2025 hingga Januari 2026. Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak secara nasional dan mendapat apresiasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI.

Meski demikian, Gus Fawait menegaskan bahwa jaminan keberlanjutan kerja tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kinerja. Ia memastikan akan mengambil tindakan tegas terhadap pegawai yang tidak disiplin.

Baca juga

Tepis Rumor Krisis Anggaran, Bupati Jember Gus Fawait Tegaskan Keuangan Daerah Melimpah

“Kalau kinerjanya tidak baik, bukan hanya PPPK, PNS pun akan kami tindak. Masyarakat Jember berhak mendapatkan pelayanan yang cepat, ramah, dan profesional,” ujarnya. (*)