JEMBER – ​Program Bunga Desaku mendapatkan respons positif dari masyarakat Kabupaten Jember.

Inisiatif yang memboyong layanan pemerintah langsung ke tingkat desa ini dianggap sebagai solusi jitu bagi warga yang selama ini terkendala jarak dan biaya untuk mengurus administrasi ke pusat kota.

​Salah satu warga Kecamatan Umbulsari, Muklis Wafa, mengungkapkan bahwa program ini sangat memangkas waktu dan tenaga.

​"Kami merasa sangat terbantu karena tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke kota. Urusan administrasi kini bisa beres di desa sendiri," jelas Muklis pada Senin (23/3/2026).

​Ia berharap layanan jemput bola seperti ini terus dipertahankan, mengingat pentingnya aksesibilitas bagi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi maupun transportasi.

Baca juga

Bupati Jember Minta Pelayanan Dasar Kesehatan Terus Dibenahi

​Menanggapi isu efisiensi dalam pelaksanaan program, Ketua Rumah Cinta, Dima Akhyar, memberikan klasifikasi penting.

Menurutnya, efisiensi yang sedang digalakkan pemerintah saat ini lebih menyasar pada aspek operasional, seperti penghematan bahan bakar minyak (BBM), bukan pemangkasan pada substansi program.

"Wadah komunikasi langsung antara pemimpin dan rakyat untuk menyerap aspirasi dan  Membawa layanan administrasi tepat ke depan pintu rumah warga. Memastikan program pemerintah berjalan sesuai rencana di tingkat bawah dan Menjadi instrumen pemerintah dalam mengontrol inflasi di daerah," ungkap Dima.

​Dima menegaskan bahwa anggaran yang bersifat konsumtif atau tidak produktif memang harus dihemat.

Baca juga

Tepis Rumor Krisis Anggaran, Bupati Jember Gus Fawait Tegaskan Keuangan Daerah Melimpah

Namun, program yang memiliki dampak sosial-ekonomi nyata bagi masyarakat justru harus diperkuat.

​"Yang kami tekan adalah pemborosan energi dan biaya operasional yang tidak perlu. Sebaliknya, program yang memberikan manfaat luas bagi publik harus tetap menjadi prioritas utama," tambahnya.

​Ke depannya, Bunga Desaku diharapkan terus bertransformasi menjadi jembatan yang kokoh antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan riil warga desa dengan tetap mengedepankan pengelolaan sumber daya yang akuntabel. (*)