JEMBER –

Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Jember mengambil langkah progresif demi mewujudkan revolusi mental di dunia pendidikan.

Memasuki tahun ajaran 2026/2027, Dispendik Jember secara resmi menerapkan sistem pengawasan digital super ketat untuk mengawal jalannya Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Langkah ini diambil sebagai komitmen tanpa kompromi untuk menyapu bersih praktik lancung, pungutan liar, hingga fenomena siswa "titipan" yang kerap mencederai keadilan publik.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Arief Tyahyono, menegaskan bahwa seluruh tahapan SPMB tahun ini wajib tunduk pada payung hukum terbaru, yakni Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 dan Kepmendikdasmen Nomor 14 Tahun 2026.

Dua regulasi ini dinilai sebagai momentum krusial untuk mengembalikan marwah sekolah sebagai ruang yang inklusif dan berintegritas.

"Kami tidak main-main tahun ini. Semua celah manipulasi yang biasa dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab akan kami tutup rapat. Melalui sistem digital yang terintegrasi secara real-time, masyarakat kini bisa memantau proses seleksi secara transparan dan terbuka. Tidak ada lagi istilah 'pintu belakang' di Jember," tegas Arief dalam konferensi pers di kantor Dispendik Jember, Kamis (18/6/2026).

Selain itu, Arief mewanti-wanti seluruh jajaran panitia seleksi, kepala sekolah, hingga masyarakat luas agar menyukseskan SPMB dengan memegang teguh asas TOBAT. Prinsip ini menjadi pakem utama yang tidak boleh ditawar.

"Seluruh proses data dan seleksi dapat diakses publik dan Penilaian dan penyaringan murni berdasarkan kriteria resmi. Memberikan hak dan perlakuan yang sama tanpa pandang bulu serta Setiap keputusan sistem dapat dipertanggungjawabkan secara hukum," jelasnya.

"Edukasi mengenai aturan baru ini terus kami masifkan. Kami ingin semua pihak satu frekuensi agar tidak timbul salah paham atau riak-riak negatif di tengah masyarakat," tambahnya.

Salah satu terobosan paling radikal dalam SPMB 2026 adalah dikuncinya kuota daya tampung sekolah secara otomatis.

Dispendik Jember telah mengintegrasikan sistem pendaftaran langsung dengan data Dapodik (Data Pokok Pendidikan) serta validasi rombongan belajar (rombel).

Kebijakan ini otomatis mencabut kewenangan sekolah untuk menambah jumlah siswa secara sepihak di tengah jalan.Jika pada tahun-tahun sebelumnya satu ruang kelas kerap dipaksakan menampung hingga 40 siswa demi mengakomodasi pesanan pihak tertentu, maka mulai tahun ini aturan pembatasan jumlah maksimal akan ditegakkan demi efektivitas dan kenyamanan belajar mengajar.

"Jenjang Sekolah Dasar (SD) Dibatasi maksimal 28 siswa per kelas dan Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dibatasi maksimal 32 siswa per kelas dan Kebijakan pembatasan ini diharapkan mampu mendongkrak rasio ideal guru dan murid, sehingga kualitas penyerapan materi pelajaran di kelas bisa jauh lebih optimal," ungkap Arief.

Arief Tyahyono juga memaparkan realitas pahit yang masih dihadapi dunia pendidikan Jember terkait ketimpangan infrastruktur. Saat ini, Jember memiliki 903 SD Negeri, namun kapasitas penampungan lulusannya sangat terbatas karena hanya disokong oleh 94 SMP Negeri. Fakta geografis dan kuantitas ini memicu persaingan yang sangat ketat di level SMP.

Merespons tantangan pelik tersebut, Dispendik mengajak masyarakat untuk mengubah pola pikir bahwa kualitas pendidikan hanya monopoli sekolah negeri.

"Pendidikan adalah investasi masa depan dan tanggung jawab kolektif. Kita tidak bisa hanya bertumpu pada pundak SMP negeri. Peran sekolah swasta, madrasah, hingga lembaga pendidikan berbasis keagamaan di Jember sangat vital. Mereka adalah mitra strategis pemerintah yang memiliki kualitas tak kalah hebat dalam mencetak generasi unggul," urai Arief.

Di sisi lain, pemerintah tetap memberikan perhatian khusus bagi keluarga aparatur negara yang memiliki mobilitas tugas tinggi melalui Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua.

Fasilitas ini diberikan kepada anak-anak anggota TNI, Polri, Kejaksaan, maupun ASN yang baru saja dimutasi dinas ke wilayah Kabupaten Jember.

"Mereka yang mengabdi pada negara juga harus mendapatkan kepastian bahwa hak pendidikan anak-anaknya terlindungi dengan baik," terang Arief.

Untuk memberikan panduan yang jelas bagi para orang tua wali murid, Dispendik Jember merilis rincian persentase pembagian kuota jalur masuk untuk tahun ajaran 2026/2027 sebagai berikut.

1. Jenjang Sekolah Dasar (SD)

70% Jalur Domisili (Zonasi): Mengutamakan kedekatan jarak rumah ke sekolah.

25% Jalur Afirmasi: Khusus bagi siswa dari keluarga prasejahtera dan penyandang disabilitas.

5% Jalur Perpindahan Tugas: Untuk memfasilitasi anak aparatur negara yang pindah tugas ke Jember.

2. Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)

50% Jalur Domisili (Zonasi): Menjamin akses warga sekitar sekolah.

25% Jalur Prestasi: Menampung potensi-potensi unggul daerah.

20% Jalur Afirmasi: Keberpihakan sosial bagi masyarakat kurang mampu.

5% Jalur Perpindahan Tugas: Mengakomodasi kepindahan tugas orang tua/wali.

Sebagai catatan penting, Dispendik Jember memperluas definisi Jalur Prestasi pada jenjang SMP.

Jalur ini tidak hanya menjadi panggung bagi siswa dengan nilai akademik tinggi, melainkan juga membuka pintu lebar-lebar bagi talenta non-akademik.

Raihan prestasi di bidang olahraga, seni, kompetisi keagamaan, hingga para penghafal Al-Qur'an (hafiz) akan mendapatkan apresiasi berupa poin konversi yang signifikan untuk lolos ke sekolah impian.

Dengan matangnya persiapan sistem digital dan ketatnya pengawasan berlapis ini, Dispendik Jember optimistis SPMB 2026 akan menjadi standar baru (benchmark) penerimaan siswa yang bersih, jujur, dan berwibawa di Jawa Timur. (*)