TIMES JEMBER, JEMBER –

\Dinas Perikanan Kabupaten Jember melakukan sosialisasi pengurusan dokumen kapal (E-Pas Kecil) terhadap nelayan di wilayah selatan Kabupaten Jember.

Dalam kegiatan tersebut, Dinas Perikanan Jember juga memfasilitasi para nelayan untuk mempermudah mereka dalam mengurus legalitas dan dokumen kapal.

Kegiatan itu berlangsung mulai hari ini, Rabu (17/9/2025) hingga Jumat (19/9/2025) dengan lokasi yang berbeda setiap harinya.

Hari ini, sosialisasi berlangsung dua hari, dipusatkan di Balai Dusun Watu Ulo, Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu.

Sedangkan lusa, kegiatan yang sama digelar di Aula Perikanan Pelabuhan Pantai Puger.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jember Sugiyarto menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk tindak lanjut dari arahan Bupati Jember Muhammad Fawait untuk membantu nelayan dalam pengurusan dokumen kapal.

Menurutnya, meski kewenangan penerbitan E-Pas secara hukum berada di tingkat Provinsi Jawa Timur melalui KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan), Pemkab Jember tetap berkomitmen hadir memfasilitasi warganya.

“Kami di Kabupaten Jember sebenarnya tidak memiliki kewenangan langsung atas pengurusan dokumen kapal. Karena sejak 2016 kewenangan sektor kelautan telah beralih ke pemerintah provinsi. Namun bapak bupati menugaskan kami agar tetap membantu nelayan. Sebab, bagaimanapun juga panjenengan semua adalah warga Kabupaten Jember, dan pemerintah harus hadir memberi solusi,” ujar Sugiyarto.

Dia menjelaskan, kepemilikan dokumen E-Pas bukan hanya soal administratif, melainkan menyangkut aspek keamanan dan ketertiban di laut.

Dengan kelengkapan dokumen resmi, nelayan tidak akan menghadapi kendala saat bertemu aparat Polairud maupun TNI Angkatan Laut.

"E-Pas juga menjadi pintu masuk untuk memperoleh rekomendasi pembelian BBM bersubsidi, sehingga nelayan dapat lebih mudah mengakses solar tanpa harus menempuh antrian panjang di SPBU umum," tuturnya.

“Harapan kami, dengan adanya fasilitasi ini, nelayan Jember tidak lagi kesulitan mendapatkan hak mereka atas BBM bersubsidi. Bahkan ke depan, kami juga terus berupaya mendatangkan investor agar semakin banyak SPBU khusus nelayan (SPPUN) bisa dibangun di Jember, tidak hanya di Puger, tapi juga di Watu Ulo dan kawasan lainnya,” tambahnya.

Berdasarkan data Dinas Perikanan Jember, hingga saat ini terdapat sekitar 1.400 kapal nelayan di Jember yang telah memiliki dokumen E-Pas, baik besar maupun kecil.

Namun jumlah kapal yang belum memiliki dokumen diperkirakan mencapai lebih dari 2.000 unit.

Kendati demikian, ia menjelaskan bahwa untuk mempercepat proses, pihaknya membentuk 10 tim lapangan yang bertugas mengumpulkan data dan dokumen nelayan.

Tim tersebut kemudian akan membantu proses unggah dokumen kapal nelayan ke sistem agar dapat diverifikasi oleh KSOP Banyuwangi.

“Inilah bentuk ikhtiar Pemkab Jember. Kami turun langsung bersama tim, membantu dari awal proses pengumpulan dokumen, hingga menghadirkan pihak KSOP agar pengukuran dan verifikasi kapal bisa dilakukan di lokasi. Dengan begitu, nelayan tidak perlu jauh-jauh datang ke Banyuwangi untuk mengurusnya,” jelas Sugiyarto.

Kegiatan ini diikuti oleh 100 kapal wilayah operasi Papuma dan Payangan.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan mampu mempercepat kepemilikan dokumen kapal bagi nelayan, sekaligus memberikan kepastian hukum dan akses yang lebih mudah terhadap berbagai fasilitas pemerintah. (*)