TIMES JEMBER, JEMBER –

Sebuah potongan video berdurasi singkat kembali menjadi bahan diskusi publik di tengah krisis bahan bakar minyak (BBM) yang melanda Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dalam video tersebut, Bupati Jember Muhammad Fawait tampak menyebut kata “darling” saat memberi keterangan pers mengenai kebijakan pembelajaran daring dan kerja jarak jauh selama krisis BBM.

Lalu, saat konferensi pers berikutnya, ia mengenakan kaus berwarna merah muda bertuliskan “Gus Darling” bersama istrinya, Gyta Eka Puspita, yang mengenakan kaus senada bertuliskan “Gus Fundamental”.

Dua kata itu darling dan fundamental kemudian menjelma menjadi simbol viral. Ada yang menganggapnya sebagai strategi komunikasi yang kreatif, ada pula yang mengkritiknya sebagai bentuk ketidakpekaan dalam menangani situasi krisis. Namun di balik sorotan atas simbol, terdapat pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana sebenarnya rekam jejak dan kinerja pemerintahan Kabupaten Jember di bawah kepemimpinan Gus Fawait?

Muhammad Fawait bukan nama asing dalam perpolitikan Jawa Timur. Ia mulai dikenal luas setelah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur selama sepuluh tahun. Pada Pemilu terakhir, ia bahkan mencetak rekor dengan meraih suara terbanyak secara nasional di daerah pemilihan yang ia wakili prestasi yang jarang terjadi dalam kontestasi legislatif.

Kiprahnya tidak hanya terbatas pada jalur formal. Fawait juga aktif sebagai Ketua PD Tidar Jawa Timur, sayap pemuda dari Partai Gerindra, dan menjadi bagian dari pengurus GP Ansor, organisasi kepemudaan di bawah naungan Nahdlatul Ulama.

Kombinasi latar belakang politik nasionalis dan tradisi keagamaan ini membentuk gaya kepemimpinannya yang plural, dekat dengan basis akar rumput, namun juga paham manuver strategis di tataran kebijakan.

Begitu dilantik sebagai Bupati Jember, Gus Fawait menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas utama. Ia meluncurkan program Universal Health Coverage (UHC) bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, yang memastikan seluruh warga Jember, tanpa terkecuali, terdaftar sebagai peserta aktif dan dapat mengakses layanan kesehatan gratis di berbagai fasilitas kesehatan, baik di dalam maupun di luar kabupaten.

Program ini menjadi langkah cepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat pasca-pandemi. Data dari Dinas Kesehatan Jember menyebutkan bahwa hingga pertengahan 2025, cakupan UHC telah menyentuh lebih dari 90 persen warga. Fasilitas puskesmas dan rumah sakit daerah juga diperluas aksesnya, dengan klaim pelayanan yang kini ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah.

Selain itu, pemerintah juga menurunkan kembali tarif retribusi pasar yang sempat dinaikkan di periode sebelumnya. Langkah ini diapresiasi para pedagang kecil yang mengeluhkan beban tambahan pasca pandemi dan inflasi harga kebutuhan pokok.

Fawait juga meluncurkan kanal digital “Wadul Guse”, sebuah sistem pengaduan langsung yang memungkinkan warga menyampaikan keluhan mereka melalui kanal WhatsApp atau formulir daring. Data dari Dinas Kominfo menunjukkan bahwa hingga Juni 2025, lebih dari 8.000 laporan telah masuk, dengan tingkat respons mencapai 78 persen. Banyak dari aduan tersebut berkaitan dengan layanan publik, infrastruktur, dan administrasi kependudukan.

Kritik terhadap Fawait menguat saat ia menyebut bahwa krisis BBM akibat penutupan jalur Gumitir “bukan persoalan yang sangat fundamental”. Kalimat itu menuai reaksi keras dari sejumlah warganet dan akademisi. Herlambang P. Wiratraman dari UGM menyebut pernyataan itu sebagai bentuk ketidakpekaan, sementara pengajar komunikasi politik Universitas Jember, Muhammad Iqbal, menyayangkan pilihan simbol kaus yang dinilai tidak kontekstual dengan penderitaan masyarakat.

Namun di sisi lain, perlu dicermati bahwa pemerintah kabupaten, bersama Pertamina, merespons cepat krisis distribusi BBM ini. Jalur distribusi darurat dibuka dan beberapa SPBU prioritas dijaga langsung oleh aparat untuk memastikan pasokan tetap berjalan. Pemerintah juga mengajukan penambahan kuota BBM bersubsidi ke pusat, khususnya untuk sektor pertanian dan UMKM.

Dalam konferensi pers di kawasan Rembangan, Jumat (1/8/2025), Bupati Fawait menyampaikan pembaruan langkah teknis yang telah diambil. Di lokasi yang sama, ia mengenakan kaus bertuliskan “Gus Darling”—sebuah bentuk respons santai atas viralnya istilah tersebut.

Staf Prokopim Pemkab Jember menyebut bahwa penggunaan kaus tersebut bukanlah bagian dari kampanye atau pencitraan politik, melainkan respons spontan yang kemudian berkembang secara kreatif oleh para relawan. “Kami memahami bahwa simbol bisa multitafsir, tetapi yang kami jaga adalah substansi layanan tetap berjalan,” katanya.

Di era digital, komunikasi kepala daerah tak lagi dibatasi oleh forum-forum formal. Simbol visual seperti kaus bisa menjadi alat komunikasi baru—namun juga mengandung risiko disalahartikan. Dalam hal ini, Fawait tampaknya memilih untuk mengelola persepsi publik dengan cara yang lebih cair, meskipun mengandung konsekuensi kritik.

“Yang perlu dicermati bukan hanya simbolnya, tapi apakah substansi pelayanan publik tetap berjalan”

Di sisi lain, kritik dari akademisi dan publik tetap sah sebagai bagian dari iklim demokratis. Namun sebagaimana diamanatkan dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999, informasi yang disampaikan kepada publik juga perlu berimbang, proporsional, dan tidak menyesatkan.

Kontroversi simbolik seperti kaus “Gus Darling” dan pernyataan soal “fundamental” akan selalu memiliki ruang dalam demokrasi. Namun menilai kepemimpinan seutuhnya tak bisa hanya dari potongan video atau slogan yang viral. Kinerja pemerintahan, kebijakan pelayanan publik, dan keberpihakan pada warga yang paling terdampak harus tetap menjadi indikator utama.

Muhammad Fawait mungkin bukan pemimpin yang kaku dalam protokol. Tapi sejauh ini, ia mencoba menjawab kritik dengan kehadiran di lapangan, layanan yang dijalankan, serta ruang komunikasi yang tetap dibuka. Dalam lanskap politik lokal yang semakin terhubung dengan media sosial, mungkin gaya seperti inilah yang dibutuhkan: serius dalam kerja, santai dalam simbol. (*)