TIMES JEMBER, JEMBER –

Pemkab Jember mempertegas arah kebijakan fiskal daerah dengan menjadikan pajak sebagai komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Strategi ini dipandang vital untuk membiayai agenda prioritas pembangunan yang menjadi visi utama Bupati Jenber Muhammad Fawait selama masa kepemimpinannya.

Penegasan itu disampaikan dalam Sosialisasi Pajak Daerah yang digelar di Aula Kecamatan Balung, Rabu (16/7/2025).

Kegiatan ini menjadi ruang temu antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), perangkat pemerintahan tingkat kecamatan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, pelaku usaha, serta Tim Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Daerah (TP3D).

Wakil Ketua TP3D Jember, Dima Akhyar, menekankan arah pembangunan Jember saat ini menuntut kemandirian fiskal yang lebih kuat. Salah satu instrumen utamanya adalah optimalisasi pajak daerah.

Ia menjelaskan, pajak bukan hanya kewajiban hukum, melainkan kontribusi bersama untuk menciptakan daerah yang maju dan sejahtera.

“PAD dari sektor pajak menopang tujuh agenda prioritas pembangunan Bupati Jember. Mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, digitalisasi pelayanan, lingkungan hidup, hingga perlindungan sosial,” ujar Dima.

“Ini bukan wacana. Semua butuh pembiayaan. Dan pembiayaan itu bersumber dari partisipasi nyata masyarakat melalui pajak," imbuhnya.

Dima menyebut, pemanfaatan PAD diarahkan secara langsung untuk menjawab kebutuhan lokal.

Di antaranya pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan, penyediaan air bersih dan sanitasi, pembangunan dan rehabilitasi sekolah, peningkatan kualitas tenaga pendidik, hingga pemberian beasiswa bagi siswa tidak mampu.

Sektor kesehatan juga menjadi prioritas, termasuk peningkatan layanan puskesmas, rumah sakit, penyediaan alat kesehatan, dan penguatan program pencegahan stunting.

Sementara itu, pemberdayaan ekonomi dilakukan melalui dukungan terhadap UMKM, pengembangan ekonomi kreatif, hingga pelatihan keterampilan tenaga kerja.

Agenda lainnya mencakup pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan serta penguatan pelayanan publik berbasis digital.

Perlindungan sosial untuk masyarakat rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, dan keluarga miskin ekstrem juga masuk dalam skema pembiayaan yang bersumber dari pajak.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Bapenda Kabupaten Jember, Bagas Wahyudi menjelaskan, pihaknya tengah memperkuat lima pilar utama strategi peningkatan PAD. Yaitu, optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, digitalisasi pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum, serta transparansi pengelolaan.

"Pajak kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan yang bisa dirasakan langsung,” ujar Bagas.

Ia menambahkan, saat ini layanan pembayaran dan pelaporan pajak sudah tersedia dalam bentuk digital, seperti e-PBB dan e-BPHTB, untuk mempermudah wajib pajak.

Menurutnya, Pemkab Jember mengelola 12 jenis pajak daerah, termasuk dua yang baru ditambahkan, yakni Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Jenis pajak lainnya mencakup Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) dan BPHTB.

Jajaran struktural Bapenda Jember juga turut memaparkan kebijakan teknis dalam acara ini. Hendra Surya Putra, Kabid Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, menjelaskan tentang intensifikasi dan ekstensifikasi pajak yang terus dilakukan melalui pemetaan potensi dan edukasi publik.

Sementara Arif Yudho, Kabid Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah, menyampaikan soal transparansi dalam proses penetapan adalah kunci meningkatkan kepercayaan wajib pajak.

Sedangkan Mega Wulandari, Kabid Verifikasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah, menjelaskan perihal sistem pengawasan berbasis digital yang telah diimplementasikan untuk meminimalkan potensi kebocoran pendapatan.

Di forum yang sama, Camat Balung, Muhammad Farid Wajdi, menyampaikan dukungan penuh terhadap strategi pemerintah daerah dalam menggalang pajak sebagai sumber utama pembangunan.

Ia menilai, kegiatan sosialisasi seperti ini penting dilakukan secara berkelanjutan untuk membangun pemahaman kolektif bahwa pajak bukan beban, tetapi investasi sosial.

“Kalau masyarakat tahu pajaknya digunakan untuk perbaikan jalan di kampung mereka, untuk beasiswa anak-anak mereka, atau puskesmas di dekat rumah mereka, maka kesadaran bayar pajak akan tumbuh secara alami,” pungkas Farid. (*)