TIMES JEMBER, JEMBER –

Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Jember Indi Naidha meminta Pemkab Jember untuk lebih memperhatikan nasib penyandang disabilitas atau difabel.

Indi menilai, pemerintah masih kurang serius menyediakan fasilitas yang memadai untuk penyandang disabilitas.

"Kami sampaikan usulan adanya desk layanan difabel, dimana bisa memudahkan dan ini tidak hanya teman tunarungu namun juga difabel lainnya untuk mendapat layanan prioritas," kata Indi, Selasa (5/8/2025).

Dia berharap, harapannya tersebut dapat menjadi perhatian Bupati Jember Muhammad Fawait.

"Bukan sebagai pembeda namun untuk mempermudah layanan yang mereka (penyandang disabilitas) dapat. Usulan ini saya dorong kepada pimpinan dewan untuk segera disampaikan kepada bupati, sedikitnya untuk menjadi atensi," imbuhnya

Selain itu, Indi menyebutkan bahwa pemkab harus menekankan pentingnya pendidikan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas agar dapat mandiri dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat. 

"Jadi mereka ini memiliki hak yang sama terkait pendidikan dan pemberdayaan, sehingga nantinya mereka bisa bekerja seperti kita meski porsinya berbeda," ujarnya.

Dia menambahkan, inklusivitas dalam pelayanan publik jangan hanya menjadi jargon.

"Pemerintah sepertinya perlu melihat ini sebagai sesuatu yang wajar. Tidak ada diksi kekhususan sebab inklusi secara prinsip memang bicara soal setara dengan norma dan batasan yang disesuaikan," imbuhnya.

Senada, Nurhayati selaku Ketua Gerkatin Jember mengatakan bahwa pemerintah perlu menyediakan penerjemah di masing-masing OPD agar kalangan disabilitas khususnya tunarungu dapat berkomunikasi dengan baik dengan petugas pelayanan publik.

"Setidaknya di bagian pelayanan publik yang mendesak seperti urusan misalnya untuk urusan kesehatan, dokumen kependudukan, dan sentra layanan publik yang relevan dengan kebutuhan dasar sehari-hari," harapnya. (*)