TIMES JEMBER, JEMBER –

Bupati Jember, Muhammad Fawait, S.E., M.Sc., secara lugas menegaskan komitmennya untuk mencapai kemandirian fiskal daerah meskipun dihadapkan pada pengurangan Dana Transfer Pusat sebesar Rp 350 Miliar.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Jember dengan agenda Jawaban Pandangan Umum Fraksi pada Sabtu (15/11/2025).

​Bupati Fawait menekankan bahwa berkurangnya transfer pusat tidak akan menyurutkan semangat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, namun justru memicu upaya yang lebih keras dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

​Bupati Fawait secara terbuka menyoroti kinerja PAD Jember yang telah gagal mencapai target selama 10 tahun terakhir. Kegagalan ini wajib diakhiri.

​“Saya meminta bantuan DPRD untuk mengawasi dan mengkaji bersama, di mana letak kebocoran PAD kita. Mulai tahun 2026, capaian PAD dan serapan anggaran akan menjadi tolak ukur tunggal. Kepala OPD yang tidak mencapai hasil optimal, bersiap untuk dievaluasi dan dirotasi,” tegas Bupati Fawait.

​Di tengah upaya keras mengejar target PAD, Bupati Fawait memberikan jaminan pasti kepada masyarakat. ​“Saya bersama seluruh anggota DPRD Jember telah bersepakat mutlak, Walaupun ada kekurangan transfer pusat, kami tidak akan menaikkan pajak yang membebani rakyat. Fokus kami adalah mengoptimalkan penarikan pajak yang sudah ada dan memberantas setiap bentuk kebocoran pajak," tegasnya.

​Menanggapi saran konstruktif dari DPRD, Pemkab Jember memprioritaskan reformasi tata kelola retribusi parkir. Langkah ini diharapkan menjadi solusi permanen untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor jasa.

Pemkab Jember, melalui Dinas Perhubungan, sedang mempersiapkan kajian mendalam untuk menerapkan sistem parkir berlangganan di tahun 2026. ​"Ini adalah solusi terbaik untuk masyarakat. Dengan sistem berlangganan, warga tidak perlu lagi repot membayar berulang kali di setiap tempat, dan di saat yang sama, kita bisa mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor ini secara transparan dan akuntabel,” pungkasnya.

​Pemkab Jember mengajak seluruh elemen masyarakat dan DPRD untuk bersinergi dan mengawasi implementasi kebijakan ini demi terwujudnya Jember yang Mandiri, Maju, dan Bebas dari Kebocoran Anggaran. (*)