TIMES JEMBER, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan bahwa penguatan ekonomi daerah merupakan kunci utama untuk mewujudkan target Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-5 di dunia. Hal ini disampaikannya dalam program 'Economic Leadership for Regional Government Leaders' Angkatan IX Tahun 2025, yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Institute bersama Kemendagri.

“Kita hanya bisa menjadi negara maju, satu dari lima negara ekonomi terbesar di dunia, apabila kita keluar dari jebakan kelas menengah, middle income trap,” tegas Bima Arya di Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Sejumlah lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF) dan Goldman Sachs memproyeksikan Indonesia akan mencapai peringkat ke-5 berdasarkan GDP (PPP) pada 2030 dan bahkan naik ke peringkat ke-4 pada 2040. Untuk merealisasikan proyeksi ini, Bima menyebutkan beberapa faktor kunci:

1. Keluar dari middle income trap dengan menjaga pertumbuhan ekonomi yang konsisten selama 10 tahun berturut-turut.

2. Meningkatkan pengelolaan investasi dan koperasi sebagai alat pemerataan.

3. Mendorong produksi nasional melalui potensi pangan, industri, dan hilirisasi.

4. Menghentikan kebocoran anggaran melalui pemberantasan korupsi dan efisiensi belanja.

“Nah Bapak-Ibu sekalian, tugas Kemendagri hari ini adalah memastikan bahwa terjadi tiga hal [yaitu] sinergi, sinkronisasi, dan akselerasi,” jelasnya.

Bima juga menyoroti pentingnya program prioritas Asta Cita Presiden, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diselaraskan dengan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, sebagai pengungkit ekonomi daerah.

“Sejatinya Bapak-Ibu kalau semua program (prioritas) kita sudah berjalan baik, maka program prioritas akan menjadi pengungkit ekonomi daerah,“ jelas Bima.

Di sisi fiskal, Bima mendorong pemerintah daerah untuk mencari sumber pembiayaan alternatif, seperti crowdfunding, mengingat banyak daerah yang masih bergantung pada dana transfer pusat. Ia juga menegaskan bahwa stabilitas politik merupakan prasyarat mutlak untuk semua capaian ekonomi tersebut, dengan mendorong pengaktifan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling).

“Target-target besar kita tadi memerlukan stabilitas politik di daerah dan kepala daerah itu harus hands on, harus betul-betul in control untuk stabilitas politik di daerah,” tutup Bima.