JEMBER –

Bupati Jember Muhammad Fawait menegaskan, pondasi pembangunan Jember tidak dimulai dari gedung-gedung pencakar langit, melainkan dari meja layanan administrasi desa dan saluran irigasi sawah.​

Soal administrasi kependudukan (adminduk), menurutnya KTP bukan sekadar kartu identitas.

Melainkan kunci bagi warga untuk mengakses bantuan sosial, layanan kesehatan hingga kesempatan kerja.

Dia mengatakan, selama 2019–2024, sekitar 66 ribu warga Jember tersandera oleh ketiadaan blanko KTP.

Hal itu berdampak langsung pada meningkatnya angka kemiskinan.

Pasalnya, warga tidak bisa mengakses bantuan pemerintah.

Berkaitan dengan itu, dalam program Aksi Cepat 68 Ribu Blanko, Pemkab Jember berhasil mengamankan stok blanko dalam jumlah besar untuk menyelesaikan tunggakan bertahun-tahun.

Selain itu, Fawait menjelaskan bahwa warga di pelosok desa tidak perlu menempuh perjalanan hingga dua jam menuju pusat kota untuk mengurus adminduk.

Layanan cetak dokumen kini hadir langsung di kantor kecamatan.

"Tidak boleh ada lagi warga yang kehilangan haknya hanya karena tidak punya KTP. Kami bawa layanan negara ke depan pintu rumah mereka," tegas Fawait dalam refleksi setahun kepemimpinannya, Sabtu (21/2/2026).

​Di bidang pertanian, Fawait mengatakan bahwa pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi Jember sempat terpuruk akibat pengabaian infrastruktur.

Data menunjukkan, hampir 70 persen sarana irigasi di Jember dalam kondisi rusak parah.

Akibatnya, produktivitas padi menurun signifikan.​

Menanggapi hal tersebut, Fawait menhatakan bahwa pemerintah telah memiliki kebijakan bernama Pertanian Berdaya.

Kebijakan yang memanfaatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2025.

Hal tersebut sekaligus menjadi rekor alokasi anggaran terbesar di sektor pertanian yang pernah ada di Kabupaten Jember.

​"Anggaran tersebut dialokasikan untuk perbaikan masif jaringan irigasi, bantuan alat mesin pertanian (alsintan) modern, hingga penyediaan bibit unggul," ungkap Fawait.

​Langkah ini bukan sekadar bantuan, melainkan upaya strategis untuk menekan angka kemiskinan di desa, mengingat mayoritas penduduk miskin di Jember bekerja sebagai buruh tani.

Ia meyakini bahwa percepatan pembangunan hanya bisa dilakukan jika urusan dasar rakyat sudah beres. ​

"Pelayanan dasar harus sehat dulu. Jika warga sudah punya identitas dan petani kita sudah produktif, maka tahun-tahun berikutnya kita siap melesat dengan program pembangunan fisik dan ekonomi yang lebih besar," tambahnya.

​Harapannya, transformasi di sektor adminduk dan pertanian ini akan menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. (*)