Surabaya – BPJS Ketenagakerjaan terus memperluas jangkauan perlindungan tenaga kerja dengan menggandeng Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur.

Kolaborasi ini difokuskan untuk meningkatkan kepesertaan jaminan sosial, khususnya bagi pekerja sektor informal yang selama ini belum terlindungi secara optimal.

Langkah tersebut menjadi bagian dari implementasi strategi 3C (Care, Coverage, Credibility) yang diusung BPJS Ketenagakerjaan dalam memperluas perlindungan berbasis komunitas.

Komitmen ini mengemuka dalam kegiatan silaturahim yang digelar di Kantor PWNU Jawa Timur pada Jumat (24/4/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Alif Noeriyanto Rahman, Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi Ihsanudin, serta Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin).

Dalam forum tersebut, kedua pihak membahas sejumlah rencana kerja sama strategis, mulai dari pengembangan layanan hingga penguatan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pengurus serta unit usaha di bawah naungan PWNU.

Alif Noeriyanto Rahman menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan kelanjutan dari hubungan baik yang telah terjalin, yang kini ditingkatkan menjadi kolaborasi strategis dengan dampak lebih luas.

“Dari sekitar 61 juta anggota NU, kurang lebih 80 persen merupakan pekerja informal. Ini menjadi dasar penting bagi kami untuk mendorong perlindungan yang lebih luas. Harapannya, kolaborasi ini dapat menjadi embrio kerja sama skala nasional,” ujarnya.

Ia menambahkan, hasil pertemuan tersebut akan segera ditindaklanjuti melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPJS Ketenagakerjaan dan PWNU Jawa Timur.

Skema ini juga berpotensi menjadi model nasional dalam penguatan perlindungan pekerja berbasis komunitas.

Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur, KH Abdul Hakim Mahfudz, menyambut positif inisiatif tersebut.

Ia menegaskan bahwa NU sebagai organisasi terbuka memiliki peran penting dalam memastikan kesejahteraan seluruh anggotanya, termasuk perlindungan pekerja.

“NU adalah rumah besar bagi semua profesi. Kami menyampaikan terima kasih atas terjalinnya silaturahmi ini. Harapannya, baik NU maupun BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya para pekerja,” katanya.

Sementara itu, Ihsanudin menilai pendekatan berbasis komunitas menjadi strategi efektif untuk menjangkau pekerja yang belum tersentuh sistem perlindungan formal.

Ia menyebut jaringan NU di Jawa Timur sebagai pintu masuk strategis untuk memperluas kepesertaan.
Ia juga mengaitkan pentingnya jaminan sosial dengan prinsip Maqashid Syariah, yang menekankan perlindungan terhadap aspek dasar kehidupan manusia.

“Risiko pekerjaan itu selalu ada. Ketika risiko terjadi, negara hadir melalui BPJS Ketenagakerjaan dengan memberikan perlindungan berupa santunan hingga beasiswa, dengan iuran yang terjangkau sebagai bentuk pelayanan negara kepada peserta,” jelasnya.

Menurutnya, melalui kolaborasi ini BPJS Ketenagakerjaan mendorong seluruh elemen di lingkungan PWNU, mulai dari pengurus hingga pelaku usaha, untuk terdaftar dalam berbagai program perlindungan seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), dan Jaminan Pensiun (JP).

Upaya ini juga didukung dengan integrasi data serta optimalisasi layanan digital.

“Ke depan, kemitraan ini diharapkan menjadi model kolaborasi berkelanjutan dalam mendorong inklusivitas jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya di sektor informal berbasis komunitas,” imbuhnya.

Di sisi lain, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Hadi Purnomo, menegaskan kesiapan jajarannya dalam mengakselerasi implementasi kerja sama tersebut.

“BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur siap mengakselerasi implementasi kerja sama ini sebagai langkah konkret dalam memperluas cakupan perlindungan. Kami berkomitmen memastikan setiap pekerja, khususnya yang berada dalam ekosistem Nahdlatul Ulama, dapat memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara menyeluruh,” tegasnya.

Ia berharap kolaborasi ini mampu memperkuat sinergi lintas sektor sekaligus menghadirkan perlindungan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan tepat sasaran, terutama bagi pekerja di sektor informal. (*)