JEMBER – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur secara resmi mengumumkan pembatalan rencana aksi unjuk rasa di Pendopo Wahyawibawagraha Jember.

 Sikap ini diambil setelah MAKI Jatim melakukan kajian independen dan komprehensif terhadap rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember dalam mengajukan pembiayaan daerah sebesar Rp786,57 miliar melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).

​Ketua Koordinator Wilayah MAKI Jawa Timur, Heru Satriyo, menegaskan dalam konferensi pers di Cempaka Hotel Jember, Minggu (9/8/2026) sore, bahwa pembiayaan daerah harus dipandang sebagai strategi fiskal yang rasional, bukan sekadar isu utang semata.

​"Setelah membedah konstruksi anggaran bersama Bappeda, BPKAD, dan perangkat daerah terkait, kami mendapati bahwa kebutuhan pembangunan Jember pada 2027 memang jauh melampaui kapasitas APBD murni," ujar Heru Satriyo.

"Utang daerah bukanlah sebuah aib, melainkan instrumen percepatan pembangunan yang sah secara regulasi," imbuhnya.

Baca juga

Kaji Ulang Konstruksi Fiskal Pemkab Jember, MAKI Jatim Batalkan Aksi dan Dukung Pembiayaan Daerah Rp786 Miliar

 ​Hasil kajian MAKI Jatim menunjukkan bahwa dana pembiayaan Rp786,57 miliar dari PT SMI tersebut tidak difungsikan untuk belanja rutin pemerintah, melainkan dialokasikan secara terukur untuk investasi infrastruktur dan layanan kesehatan jangka panjang.

Seperti ​Infrastruktur Jalan (Dinas PUPR) Rp400 miliar untuk pemerataan aksesibilitas wilayah dan ​Penerangan Jalan Umum (Dinas Perhubungan) Rp200 miliar untuk keamanan dan kenyamanan mobilitas warga serta ​Pengembangan Layanan Kesehatan Rp130 miliar untuk gedung dan alat kesehatan RSD dr. Soebandi, serta Rp56,58 miliar untuk pengembangan RSD Balung.

​Heru menambahkan, langkah yang diambil Jember bukanlah hal baru di Indonesia. Praktik pembiayaan serupa terbukti sukses diakselerasi oleh berbagai pemerintah daerah lain, seperti Jawa Barat, Banyuwangi, Trenggalek, hingga Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

​Terkait kekhawatiran publik mengenai skema pengembalian, MAKI Jatim menilai proyeksi pelunasan yang disiapkan Pemkab Jember sangat masuk akal (feasible).

Baca juga

Tim Gabungan Berhasil Padamkan Karhutla 6,5 Hektare di Gunung Watangan Jember

Pembayaran pinjaman ditopang langsung oleh pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSD dr. Soebandi dan RSD Balung yang telah masuk dalam skema perhitungan fiskal Kementerian Keuangan.

​Kondisi ini makin diperkuat oleh kinerja keuangan daerah yang menunjukkan tren positif, ditandai dengan lonjakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember hingga 147 persen pada tahun sebelumnya.

​Meski memberikan dukungan, MAKI Jatim menegaskan tidak memberi "cek kosong" kepada Pemkab Jember. MAKI akan tetap berada di garis depan untuk mengawal keterbukaan informasi dan realisasi penggunaan anggaran.

​"Kami membatalkan aksi karena kami bergerak murni demi kepentingan masyarakat Jember. Dukungan ini diiringi komitmen pengawasan ketat. Kami memastikan setiap rupiah dari pembiayaan ini digunakan secara efisien, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh publik," pungkas Heru. (*)