JEMBER –

Pemkab Jember berkomitmen melakukan transformasi ekonomi desa melalui sinergi strategis dengan pemerintah pusat.

Hal tersebut ditegaskan Bupati Jember Muhammad Fawait saat menyambut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, sejumlah anggota Komisi II DPR, dan BP Taskin di Pendapa, Kamis (12/2/2026)

Sementara itu, ​Wamendagri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa arah kebijakan nasional kini menuntut para kepala desa (kades) untuk lebih kreatif.

Ia memperingatkan bahwa ketergantungan pada pembangunan infrastruktur fisik harus mulai digeser ke arah penguatan ekonomi kerakyatan.

​"Kami sedang merumuskan revisi PMK Nomor 49 Tahun 2025 yang akan mengatur teknis alokasi DAU, DBH, dan Dana Desa untuk mendukung keberlanjutan Koperasi Merah Putih. Desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar objek pembangunan fisik," tegas Bima.

​Fawait menyambut baik arahan tersebut dengan menyiapkan langkah konkret di tingkat lokal.

Fawait menekankan bahwa potensi dana yang masuk ke Jember akan meningkat drastis melalui program unggulan pemerintah pusat, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).

​"Jika program MBG ini berjalan penuh untuk sekitar 300-an ribu sasaran di Jember, akan ada potensi sekitar Rp4 triliun uang yang berputar di Kabupaten Jember. Tugas kami adalah memastikan uang tersebut tidak keluar dari Jember," ujar Fawait.

​Untuk itu, dia menginstruksikan langkah-langkah strategis yang di antaranya pemerintah daerah akan mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan seluruh pasokan bahan baku program MBG berasal dari hasil bumi Kabupaten Jember.

"Bersama BP Taskin, pemkab akan membina masyarakat miskin ekstrem untuk menjadi supplier atau pemasok bagi program MBG melalui UMKM baru. Dan menjalankan perkawinan antara operasional Koperasi Merah Putih dengan distribusi program MBG di desa-desa," ujarnya.

​Terkait kendala administratif yang dialami puluhan desa di Jember, Fawait memastikan adanya solusi cepat.

Ia menyatakan telah berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI dan Kemendagri untuk melakukan sinkronisasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pencairan dana yang sempat tersumbat.​

Lebih lanjut, Fawait berkomitmen untuk memperkuat struktur keuangan desa di tahun 2026.

"Kami berkomitmen untuk menambah Alokasi Dana Desa (ADD) agar kembali kuat seperti semula dalam Anggaran Perubahan. Kami ingin para kepala desa memiliki ruang gerak yang cukup untuk berinovasi," tambah Fawait.

​Wamendagri maupun Bupati Jember sepakat bahwa kunci keberhasilan transisi ini adalah integritas.

Kemendagri melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa akan terus memperkuat kapasitas aparatur desa, sementara Pemkab Jember akan melakukan pengawasan ketat melalui intervensi kebijakan yang memastikan seluruh program tepat sasaran. (*)