TIMES JEMBER, JEMBER – Penerapan social dan phisycal distancing saat pandemi Covid-19 membatasi manusia melakukan aktivitas bersama bahkan untuk bekerja. Ekonomi masyarakat mengalami penurunan karena kebanyakan tidak cakap mencari inisiatif menyiasati fenomena ini. Akhirnya, pengangguran dan kemiskinan merajalela.

Sebenarnya di masa masifnya gerakan digitalisasi dunia, masyarakat dan pemerintah dapat berinisiasi untuk melakukan transisi ke ekonomi digital. Namun sayang, kedua elemen tersebut seakan tak sadar akan apa yang mereka hadapi dan bagaimana cara menghadapinya. 

Permasalahan ekonomi adalah salah satu yang paling pelik di antara beberapa komponen lain. Jelas, kedatangan pandemi yang tiba-tiba membuat mata pencaharian masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah jatuh. Mereka gusar tidak bisa menyesuaikan diri dengan keadaan baru sehingga proses pertumbuhan ekonomi menjadi terkendala. Apalagi sebagian besar masyarakat tidak bisa hidup mandiri dan kemudian hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah. Anomali masyarakat di tengah pandemi ini harus segera dituntaskan demi keberlangsungan kehidupan mereka untuk memperoleh sumber pangan.

Menteri keuangan Sri Mulyani menyatakan social distancing membatasi mobilitas manusia untuk berinteraksi. Sehingga, penurunan pertumbuhan ekonomi tidak bisa dipungkiri. Tingginya pengangguran di berbagai negara termasuk negara double digit growth (negara dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan 10 persen atau lebih selama periode 8 tahun atau lebih) seakan mempertegas krisis moneter yang terjadi dewasa ini. Tak terkecuali Indonesia, pertumbuhan ekonomi di negeri ini juga telah anjlok 2,97%.

Fenomena ketimpangan ekonomi menciptakan diskursus anyar yang menarik untuk dikaji. Di tengah peradaban Revolusi Industri 4.0, manusia milenial berlomba mendemonstrasikan kehidupan digital yang disinyalir lebih efektif dari kehidupan nyata.

Manusia generasi Z lebih cenderung aktif dalam dunia maya karena di sini kebebasan berekspresi begitu nampak tanpa penonton langsung. Faktanya pengguna internet saat ini telah mencapai 93,4 juta orang dan pengguna telepon pintar sebanyak 71 juta orang. Transisi eksistensi manusia seperti ini seharusnya dapat difungsikan untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan manusia secara praktis.

Dalam hiruk pikuk pandemi, berbagai sektor penting di negeri ini telah mengalihkan tatap muka mereka ke dunia digital. Meski tidak bisa bertemu secara langsung mereka masih dapat bekerja dan melakukan kegiatan mereka sehari-hari. Contoh sederhana, semua aktivitas birokrasi dan pendidikan di seluruh dunia kini telah beralih ke ranah digital. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, kebutuhan manusia menjadi lebih mudah untuk dicapai.

Berkaitan dengan hal tersebut, transformasi digital bisa jadi adalah jawaban efektif untuk mengentaskan masyarakat dari krisis ekonomi yang terjadi saat ini. Pandemi mengharuskan kita untuk berada di rumah dan melakukan jarak fisik dan sosial. Keperluan rumah tangga, logistik, dan lain sebagainya menjadi terbengkalai dan sulit untuk dicapai. Namun dengan digital, masyarakat dapat mengatur kebutuhan tersebut.   

Sebenarnya, kebutuhan pokok di atas telah membuka peluang emas untuk masyarakat berwirausaha. Ekonomi digital menyediakan pasar online yang bisa difungsikan sebagai sarana jual beli untuk melanjutkan rantai ekonomi. Penyediaan kebutuhan tersebut bisa memadai permintaan publik di saat instruksi untuk tinggal di rumah. Pemasaran bisa dilakukan dengan publikasi di sosial media serta laman lainya yang masif dikunjungi. Selain berdagang digital, industri e-commerce juga menyediakan lapangan kerja lainya seperti kurir jasa antar logistik dan orang, provider telekomunikasi, produsen perangkat pintar dan lain sebagainya.

Berangkat dari semangat di atas, akhir-akhir ini komoditas perusahaan online mengalami inflasi permintaan yang signifikan. Pengusaha e-commerce malah semakin menggurita di kala pandemi seperti sekarang. Tagar #dirumahsaja kian menjadi alat kampanye mereka dalam mempersuasi publik untuk mereduksi kegiatan publik di luar rumah dan selanjutnya menggunakan jasa mereka. Aktivitas industri pun secara absolut membuktikan bahwa e-commerce dapat dijadikan rujukan untuk membangkitkan ekonomi rakyat.

Sejatinya, ekonomi digital atau e-commerce telah hadir di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir. E-commerce diperkirakan akan mengalami perkembangan yang cukup pesat pada tahun 2020. Alasannya, status quo di akhir tahun 2014 telah mencatat bahwasanya industri ini telah menghasilkan USD 12 miliar untuk Indonesia dan hasil ini selalu bertambah minimal 40% per tahun. KomInfo mengestimasi e-commerce akan menjadi oase penyegaran di tengah krisisnya ekonomi Indonesia saat itu. Sayang sekali, Covid-19 menghancurkan harapan ini.

Jika wacana ekonomi digital ini berhasil diimplementasikan, maka publik secara mandiri dapat menghidupi kebutuhan ekonominya tanpa mengais atau mengharapkan insentif dari pemerintah. Ekonomi digital merupakan sarana berpikir logis untuk orientasi ekonomi kreatif yang selama ini telah di rancang sedemikian rupa namun implementasinya sampai saat ini belum sedemikian terasa. Para start up creator dan UKM dapat berinovasi semenarik mungkin untuk bersaing dalam pasar digital.

Sayangnya, implementasi ekonomi digital di Indonesia bukan tidak berkendala. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang teknologi dan fungsinya yang sangat luas, sumber daya manusia yang belum memadai, edukasi, serta pendanaan akan menjadi penghambat pertumbuhan e-commerce di negeri ini. Meski pengguna internet dan gawai saat ini sudah tidak sedikit namun sebagian besar mereka belum dapat mengoptimalkan fungsi dari internet itu sendiri. 

Diperlukan tindakan solutif agar e-commerce di Indonesia dapat berkembang dengan pesat. Tindakan solutif ini lebih cenderung terhadap stimulus untuk mereka agar bergerak. Edukasi mengenai e-commerce secara singkat dan pendanaan cukup merupakan dua faktor kunci. Edukasi bisa berupa kampanye terhadap publik tentang orientasi ekonomi digital, manfaat, serta cara kerjanya secara praktikal. Secara psikologi, masyarakat cenderung akan bergerak dan mencari jalan keluar ketika kebutuhan pangan atau ekonomi semakin terdesak.

Di masa sulit, pemerintah harus super selektif dan bijaksana dalam membuat kebijakan. Kebijakan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dengan mengambil resiko seminimal mungkin. Proyek kerja pemerintah yang berkaitan dengan anggaran rumah tangga dan anggaran dasar negara wajib dipantau untuk kepentingan yang membawa maslahat paling besar untuk rakyat. Kasus kartu pra-kerja dan ruang guru merupakan kebijakan blunder bagi pemerintah karena merugikan negara untuk kepentingan yang entah penting atau tidak.

Pemberdayaan e-commerce bagi masyarakat melalui edukasi dan pendanaan adalah salah satu kebijakan yang harus dipertimbangkan. E-commerce merupakan sarana bisnis kreatif  yang melatih masyarakat untuk membangkitkan ekonominya secara mandiri saat pandemi Covid-19. Seperti mengasuh seorang anak, mengajarkan ilmu akan lebih bermanfaat dari pada memanjakan mereka dengan kesenangan duniawi. 

***

*)Oleh: Amirul Wahid Ridlo Wicaksono Zain, Mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Jember.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.