TIMES JEMBER, JEMBER – Apakah Anda masih merasakan harga kebutuhan pokok terus naik, biaya hidup semakin berat, sementara penghasilan tidak bertambah? Realitas ini kian terasa di banyak keluarga Indonesia.

Namun pada saat yang sama, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 sebesar 5,12%. Angka ini seolah menunjukkan ekonomi nasional yang sehat dan resilien di tengah ketidakpastian global.

Kontras inilah yang memunculkan pertanyaan mendasar: apakah angka pertumbuhan benar-benar mencerminkan denyut nadi masyarakat? Pertanyaan tersebut tidak hanya menggelisahkan publik, tetapi juga mendorong Center of Economic and Law Studies (Celios) untuk melayangkan surat resmi ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya ke United Nations Statistics Division (UNSD) dan United Nations Statistical Commission.

Celios meminta audit atas data BPS karena menilai klaim pertumbuhan tidak konsisten dengan indikator lain, terutama Purchasing Managers’ Index (PMI) yang justru menunjukkan kontraksi manufaktur.

Bagi Celios, pertumbuhan 5,12% tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan. Konsumsi rumah tangga melemah, sektor industri masih tertekan, dan daya beli masyarakat belum pulih. Situasi ini menimbulkan dugaan adanya window dressing atau pemolesan data agar tampak lebih baik dari kondisi sebenarnya.

Namun, BPS membela diri. Mereka menegaskan bahwa data pertumbuhan disusun berdasarkan standar internasional, salah satunya System of National Accounts (SNA 2008) yang menjadi acuan global dalam menghitung Produk Domestik Bruto (PDB). Data BPS juga melalui audit metodologi secara berkala oleh IMF, World Bank, dan UNSD.

Kontra-argumen ini penting dicatat, tetapi tidak otomatis menutup kritik. Transparansi metodologi BPS masih terbatas dipahami publik. Audit internasional yang disebutkan lebih menilai konsistensi teknis, bukan keterhubungan antara angka makro dan realitas mikro yang dirasakan masyarakat.

Di titik inilah kritik Celios mendapat ruang: apakah statistik nasional cukup jujur dan komunikatif untuk menjelaskan kondisi riil ekonomi?

Data pertumbuhan ekonomi bukan sekadar angka, melainkan alat legitimasi kebijakan. Dalam praktiknya, angka makro berpengaruh langsung terhadap keputusan fiskal, sosial, dan politik.

Pengaruh Fiskal menjelaskan bahwa pertumbuhan yang relatif tinggi memberi alasan pemerintah untuk mengurangi stimulus fiskal. Contoh aktual, RAPBN 2026 menargetkan pengurangan belanja subsidi energi dengan narasi bahwa ekonomi sudah pulih.

Padahal, sebagian masyarakat masih terbebani kenaikan harga BBM dan listrik. Aspek Sosial lebih detail menggambarkan angka pertumbuhan di atas 5% juga dapat dijadikan dalih untuk mengurangi bantuan sosial.

Pemerintah bisa berargumen bahwa daya beli masyarakat sudah normal, meskipun data harga pangan dan survei rumah tangga menunjukkan banyak keluarga masih kesulitan menutup kebutuhan dasar.

Terakhir, aspek Politik bahwa pertumbuhan ekonomi sering dijadikan “trophy” oleh pemerintah. Angka makro dipakai sebagai bukti keberhasilan pembangunan, sekaligus instrumen untuk meredam kritik oposisi.

Narasi pertumbuhan kerap menutupi persoalan struktural seperti kemiskinan, pengangguran terselubung, dan ketimpangan. Dengan demikian, politik angka bukan sekadar retorika statistik, tetapi berimplikasi langsung pada distribusi sumber daya dan legitimasi kekuasaan.

Permintaan Celios agar PBB melakukan audit data BPS perlu dipandang sebagai mekanisme check and balances. Audit internasional, meski ekstrem, dapat memperkuat kredibilitas BPS jika hasilnya konsisten. Sebaliknya, jika ditemukan kelemahan metodologis, audit bisa menjadi momentum perbaikan sistem statistik nasional.

Kasus Celios vs BPS menunjukkan bahwa ekonomi bukan hanya soal angka, tetapi juga soal kepercayaan publik. Tanpa data yang dipercaya, kebijakan kehilangan legitimasi.

Di satu sisi, BPS perlu mempertahankan integritas metodologi internasionalnya; di sisi lain, lembaga ini juga harus mampu menjawab kritik publik dan menjelaskan gap antara angka makro dan realitas mikro.

***

*) Oleh : Herman Cahyo, Dosen Ekonomi Pembangunan FEB UNEJ.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.