TIMES JEMBER, JEMBER –

Seorang warga Dusun Penitik, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember bernama Basory Hidayat mengadukan pungutan biaya yang dia terima saat memeriksakan kehamilan istrinya, Noviana di Puskesmas Kasiyan.

Basory mengungkapkan, biaya yang ditagih ke dirinya sebesar Rp67.000.

“Petugas bilang, karena belum terdaftar BPJS. Tapi setahu saya, semua warga Jember sudah ter-cover UHC (universal health coverage) di era Bupati Fawait,” katanya, Kamis (10/4/2025) malam.

Basory juga mengungkapkan, jika istrinya juga diminta menandatangani surat pernyataan tanpa disertai kuitansi.

Merasa janggal, dia mengadukan hal tersebut melalui Wadul Gus’e, kanal pengaduan resmi yang disediakan oleh Bupati Jember Muhammad Fawait.

Aduannya itu akhirnya mendapat respon. Kepala Puskesmas Kasiyan Wiwik Widiyawati mengunjungi langsung kediaman Basory.

“Kami ingin mendengar langsung dari warga. Ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi menyangkut pelayanan publik,” kata Wiwik.

Setelah dilakukan penelusuran, diketahui bahwa nama Noviana memang belum tercatat dalam sistem BPJS Kesehatan akibat perubahan data pada kartu keluarga (KK). 

Perubahan alamat dan jumlah anggota keluarga menyebabkan data belum sinkron.

Petugas puskesmas pun masih menggunakan acuan lama sebelum UHC berlaku.

“Ini murni miskomunikasi. Petugas kami belum memperbarui data sesuai kebijakan terbaru,” ujar Wiwik.

Wiwik memastikan bahwa biaya yang sempat dibayarkan akan dikembalikan dan pembaruan data akan dikoordinasikan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk) Kabupaten Jember.

Untuk diketahui, Pemkab Jember resmi memberlakukan skema UHC sejak 1 April 2025 lalu.

Dengan kebijakan ini, seluruh warga Jember berhak atas pelayanan kesehatan tanpa biaya.

Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawait menegaskan bahwa UHC bukan hanya program administratif, melainkan bentuk keberpihakan.

“Kami tidak akan membiarkan warga dirugikan oleh miskomunikasi atau kekeliruan teknis. Ini soal tanggung jawab,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa seorang pemimpin harus hadir bukan hanya di momen seremonial, tetapi juga saat ada kegelisahan di tengah masyarakat.

"Dalam waktu dekat, Puskesmas Kasiyan akan melakukan evaluasi internal, dan seluruh tenaga kesehatan diminta memahami serta menerapkan kebijakan UHC secara menyeluruh," pungkasnya. (*)