TIMES JEMBER, JEMBER – Dewan Pimpinan Daerah (DPD PAN) Kabupaten Jember menepis tuduhan adanya penggelembungan jumlah surat suara oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Jember dalam Pemilu 2024.

Wakil Ketua DPD PAN Jember Alfan Zuhdi Pratama mengatakan bahwa dirinya menyayangkan tuduhan tersebut.

Hal itu mengingat PAN dan Gerindra merupakan partai politik pengusung pasangan Capres Cawapres nomor urut 02, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Koalisi Indonesia Maju.

"Kami sangat menyayangkan adanya tudingan ini, apalagi sampai menyebut nama ketua DPD PAN Jember dan langsung menuduhnya. Padahal selama ini kami bersama teman-teman dari Partai Gerindra berjibaku untuk memenangkan Capres Cawapres Prabowo Gibran di Jember dan Lumajang," kata Alfan di Jember, Jumat (1/3/2024). 

Alfan menuturkan, PAN dan Gerindra cukup berpeluang untuk mendapatkan satu kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk daerah pemilihan (dapil) Jember-Lumajang.

Karena itu, menurutnya PAN maupun Gerindra di Jember seharusnya saling menguatkan karena sama-sama bernaung di dalam Koalisi Indonesia Maju. 

"Kami tetap menghormati apa yang menjadi langkah Gerindra dalam laporan tersebut. Namun, kami menyayangkan adanya pencatutan nama ketua kami yang dalam posisi mencalonkan diri, langsung begitu saja dituduh," ujarnya.

Dia mengatakan bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi suara di Kabupaten Jember, PAN mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

"PAN telah secara presisi perhitungan suaranya nyata-nyata mendapat kepercayaan tinggi dari masyarakat yang memilih kader-kader terbaik untuk mewakili aspirasi rakyat Jember dan Lumajang," tutur Alfan.

Dia menilai, tuduhan tentang dugaan pelanggaran Pemilu di Jember oleh PAN sangat berlebihan. 

Karena, lanjutnya, langkah politik oleh seluruh elemen dalam PAN selama ini dijalankan dengan prinsip mematuhi aturan dan penuh rasa hormat terhadap partai politik lain sesama peserta Pemilu. 

"Apa yang kami sampaikan cukup beralasan  Karakter PAN yang demikian dibuktikan dengan tidak adanya satu pun pelanggaran yang dilakukan selama masa kampanye hingga tahap pemungutan dan penghitungan suara. PAN juga tidak pernah bersinggungan dengan peserta Pemilu maupun penyelenggara Pemilu," terangnya. 

Oleh karena itu, dia menegaskan DPD PAN Jember tidak mempermasalahkan jika nantinya dengan upaya pelaporan itu pihak Bawaslu dan KPU Jember menyetujui akan melakukan penghitungan ulang.

"Kami dari PAN berharap supaya lebih jujur dan adil membuktikan hasil Pemilu tentu sebaiknya dilakukan penghitungan ulang untuk semua partai tanpa terkecuali. Penghitungan ulang seluruh TPS, termasuk untuk membuka secara terang benderang yang sejelas-jelasnya perolehan Gerindra selaku pihak yang membuat laporan," tegas Alfian. 

Sementara itu, Abdul Halim, Ketua DPC Gerindra Jember dalam laporannya ke Bawaslu Jember menyatakan, bahwa pihaknya mendapati adanya penggelembungan perolehan suara PAN hampir di 50 persen kecamatan di Jember.

Terutama perolehan Caleg DPR RI yang juga Ketua DPD PAN Jember, Abdus Salam. 

"Kami mengetahui adanya penggelembungan suara pada PAN, saat kami ikut memantau proses kecurangan yang terjadi di Partai Golkar dimana dalam proses rekapitulasi ulang, kami menemukan suara PAN ada penambahan, terutama di Caleg DPR RI nomor 1," ujar Abdul.

Sehingga dengan adanya temuan ini, dia menyatakan bahwa perolehan PAN tidak wajar dan merugikan partainya.

"Tentu hal ini merugikan partai kami dalam perolehan suara," tandasnya. (*)