TIMES JEMBER, JEMBER – Pemkab Jember menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Pendapa Wahyawibawagraha, Senin (22/4/2024).

Kegiatan bertajuk ‘Pers Mengawal Pembangunan Daerah Berkelanjutan’ tersebut dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2024 tingkat Provinsi Jawa Timur.

Acara itu dihadiri tiga narasumber yakni Bupati Jember Hendy Siswanto, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur Lutfi Hakim, dan Ketua Dewan Pers Nasional Ninik Rahayu.

Selain itu, sejumlah pejabat tampak hadir dalam FGD tersebut serta perwakilan tiga organisasi konstituen Dewan Pers yang ada di Jember yakni PWI, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).

Hendy mengungkapkan kebanggaannya kepada insan pers yang telah bekerja sama dengan pemerintah dalam mengangkat potensi daerah sehingga meningkatkan pembangunan baik dari sektor ekonomi, pariwisata, pertanian, dan lainnya.

“Kami punya 2,6 juta penduduk. Ada juga lahan untuk pertanian. Itu potensi yang sangat luas biasa. Dan insan pers ikut andil dalam mengontrol pembangunan di Kabupaten Jember,” ucap Hendy.

Di tempat yang sama, Ketua PWI Jawa Timur, Lutfi Hakim mengatakan, adanya kegiatan FGD ini merupakan bentuk kesadaran pemerintah daerah terhadap pentingnya peran insan pers dalam pembangunan di segala sektor.

“Pers itu bukan hanya sekadar menulis, melainkan bagaimana juga berpikir tentang pembangunan,” ungkap Lutfi.

Dia mencontohkan perihal pembangunan jalan oleh pemda menggunakan APBD.

Lutfi menekankan kepada jurnalis untuk tidak hanya mengkritisi perihal pembangunannya saja, melainkan memikirkan juga jangka panjangnya dari dampak pembangunan jalan tersebut.

“Bagaimana jangka panjangnya, dampak sosial ekonominya itu seperti apa,” ujar Lutfi.

Senada, Ketua Dewan Pers Nasional Ninik Rahayu memandang bahwa kehadiran pers tidak lagi hanya menjadi pelengkap saja, melainkan sebagai bagian pilar keempat demokrasi.

Sejak 1973, penempatan pilar keempat ini dilegitimasi oleh berbagai negara, termasuk dalam konstitusi atas dasar hak kebebasan berbicara yang kemudian melahirkan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.

“Insan pers bukan hanya memberikan informasi, daya kritis, dan lainnya. Insan pers sebagai kontrol sosial. Semakin kritis terhadap pemangku kepentingan, itu semakin mendekatkan pada keberhasilan,” tandasnya. (*)