TIMES JEMBER, JAKARTA – Deputi Menteri Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Moderasi Beragama Kemenko PMK RI, Prof Dr R Agus Sartono, MBA. menyampaikan bahwa dari sekitar 3,7 juta lulusan SMA, MA dan SMK tiap tahunnya, baru 1.8 juta yang diserap oleh perguruan tinggi.

"Setiap tahun jumlah lulusan SMA/SMK/MA di atas 3,7 juta orang, artinya ada 1.9 juta anak muda kita belum bisa kuliah," kata Agus.

Agus menyampaikan ini melalui Webinar Nasional 'Strategi Kampus dan Sekolah Menyiapkan Penerimaan Mahasiswa Baru' di hadapan 2.700 pimpinan kampus se-Indonesia yang tergabung dalam Komunitas SEVIMA (PT. Sentra Vidya Utama).

Kondisi ini bagi Agus, dipandang mengkhawatirkan. Terlebih bagi anak muda yang tak bisa kuliah karena kondisi ekonomi atau keterbatasan bangku kuliah. Karena, anak-anak yang kurang beruntung tersebut akhirnya masuk ke lapangan kerja tanpa bekal yang maksimal.

"Dan para lulusan sekolah menengah yang masuk lapangan kerja itu, terpaksa harus bersaing dengan lulusan perguruan tinggi. Ini berlangsung hampir setiap tahun,” tambah Agus. 

Solusi yang dapat dipraktikkan atas kondisi tersebut, Agus mendorong kampus di Indonesia senantiasa memperbaiki diri. Terlebih, pendidikan tinggi merupakan pilar tak terpisahkan dari siklus pembangunan manusia dan kebudayaan.

Menurutnya, pembangunan Manusia menuju Indonesia Maju, caranya dengan memberi anak muda kita kesempatan seluas-luasnya untuk belajar.

"Oleh karena itu, Pemerintah terus berkomitmen memfasilitasi kampus agar meningkatkan kualitas, menyediakan program bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah, serta beragam kebijakan lainnya dalam rangka meningkatkan angka partisipasi kasar kuliah," ungkap Agus

Sepakat dan terus berkomitmen dengan arahan tersebut, Dr. Ir. Drajat Martianto selaku Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) dan wakil dari Forum Rektor Indonesia (FRI), memberikan contoh atas pengembangan kualitas yang terus dilakukan oleh pihaknya.

Misalnya dalam rangka membuka akses pendidikan yang lebih luas, dilakukan terobosan dalam proses dan program penerimaan mahasiswa baru. Kini di IPB, penerimaan mahasiswa baru tidak hanya mengandalkan nilai atau prestasi akademis.

"Di IPB kami memiliki jalur ketua OSIS dan jalur afirmasi. Ada juga yang menggunakan prestasi hafalan Qur'an. Jadi sebisa mungkin, kita fasilitasi keberagaman dan potensi yang ada di anak-anak muda Indonesia," ungkap Djarat.

Masalah ekonomi saat berkuliah juga perlu diperhatikan. Saat ini, Kartu Indonesia Pintar Kuliah telah memfasilitasi anak muda untuk kuliah secara gratis dan mendapat uang saku tiap bulan. Kampus seperti IPB juga telah menetapkan biaya perkuliahan seminimal mungkin demi membantu para mahasiswa.

Akan tetapi, belum ada jaminan bahwa anak tersebut nantinya selepas kuliah, akan mendapatkan pekerjaan. Padahal tak sedikit anak yang tumbuh dewasa tersebut diharapkan nantinya menjadi tulang punggung keluarga.

"Jadi di IPB kami melakukan talent mapping untuk mengetahui passion mahasiswa, sekaligus jaminan kembali ke kampus untuk retraining. Enam bulan lulus dan belum dapat kerja, boleh kemmbali ke kampus untuk ikut pelatihan. Gratis ditanggung oleh kampus, kami cari berkahnya saja," lanjut Djarat.

Walaupun berat, Djarat menekankan bahwa perbaikan tersebut tak perlu dilakukan sendiri. Perguruan tinggi bisa memanfaatkan dan menggandeng perusahaan dan alumni untuk menjadi sponsor atas program-program yang sedang digalang kampus.

"Misalnya untuk tantangan ekonomi, perguruan tinggi juga harus menyiapkan beberapa bentuk beasiswa. Perguruan tinggi bisa menggandeng para alumni untuk menjadi donatur dalam menyediakan beasiswa tersebut. Tidak harus jadi single fighter,” jelas Djarot dalam webinar bersama Kemenko PMK RI. (*)